Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah Terbitkan Pedoman Teknis Seleksi Pembimbing Ibadah Haji KBIHU Tahun 1448 H/2027 M


Jakarta — Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah resmi menerbitkan Keputusan Nomor KEP-47/BN/2026 tentang Pedoman Teknis Seleksi Pembimbing Ibadah Haji Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) Tahun 1448 Hijriah/2027 Masehi.

Keputusan yang ditetapkan di Jakarta pada 4 November 2026 dan ditandatangani secara elektronik oleh Direktur Jenderal Puji Raharjo tersebut menjadi pedoman bagi KBIHU dan jajaran Kementerian Haji dan Umrah dalam melaksanakan proses seleksi pembimbing ibadah haji.

Pedoman ini disusun untuk memberikan kepastian hukum, mekanisme seleksi yang jelas, serta memastikan pembimbing ibadah haji yang ditugaskan memenuhi persyaratan administrasi dan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah.

KBIHU Wajib Memenuhi Persyaratan Minimal 151 Jemaah

Salah satu ketentuan penting dalam keputusan tersebut adalah persyaratan jumlah jemaah bimbingan.


KBIHU yang mengajukan pembimbing ibadah haji harus memiliki izin penyelenggaraan bimbingan dan pendampingan ibadah haji dan umrah serta memiliki jemaah haji reguler tahun 1448 H/2027 M paling sedikit 151 orang.


Apabila jumlah jemaah kurang dari 151 orang, KBIHU diperbolehkan melakukan penggabungan dengan KBIHU lain dalam satu provinsi, dengan mengutamakan penggabungan dalam satu kabupaten/kota.


Penggabungan tersebut harus dibuktikan dengan surat pernyataan bersama. Untuk penggabungan dalam satu kabupaten/kota, surat diketahui Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten/Kota. Sementara penggabungan antar-kabupaten/kota harus memperoleh persetujuan Kepala Kantor Wilayah.


Persyaratan Pembimbing Ibadah Haji KBIHU


Dalam pedoman tersebut, pemerintah menetapkan sejumlah persyaratan bagi calon pembimbing ibadah haji KBIHU, yaitu:


1. Warga Negara Indonesia.

2. Beragama Islam.

3. Berusia minimal 35 tahun dan maksimal 70 tahun pada saat keberangkatan jemaah haji reguler kloter pertama.

4. Telah menunaikan ibadah haji.

5. Memiliki sertifikat pembimbing.

6. Tidak masuk dalam daftar jemaah haji reguler yang berangkat pada tahun berjalan.

7. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan istitha'ah.

8. Memiliki rekening atas nama pembimbing pada BPS Bipih.

9. Terdaftar sebagai pembimbing KBIHU.

10. Tidak memahromi.

11. Memiliki jemaah bimbingan ibadah haji kuota tahun 1448 H/2027 M paling sedikit 151 orang dan tidak berlaku kelipatan.

12. Memiliki akta mufakat bimbingan dan/atau pendampingan dengan jemaah haji yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak.

13. Menyertakan surat pernyataan penggabungan bagi KBIHU yang melakukan penggabungan.


Persyaratan tersebut menjadi dasar bagi KBIHU dalam mempersiapkan calon pembimbing yang akan diajukan mengikuti proses seleksi.


Tahapan Pengajuan dan Seleksi Pembimbing


Proses seleksi pembimbing ibadah haji KBIHU dilaksanakan melalui beberapa tahapan.


1. Pengajuan permohonan


KBIHU mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten/Kota dengan melampirkan dokumen persyaratan.


Dokumen yang harus disiapkan antara lain surat permohonan KBIHU, salinan izin penyelenggaraan bimbingan, rekomendasi pembimbing, KTP, sertifikat pembimbing, surat keterangan sehat dari dokter pemerintah, buku rekening BPS Bipih, surat pernyataan tidak memahromi, serta bukti telah menunaikan ibadah haji.


Selain itu, KBIHU wajib melampirkan SPTJM terkait status keberangkatan pembimbing, daftar jemaah bimbingan minimal 151 orang, dan salinan akta mufakat bimbingan atau pendampingan dengan jemaah.


2. Verifikasi dokumen


Seleksi dilakukan oleh Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten/Kota.


Tahap verifikasi mencakup pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen calon pembimbing serta pemeriksaan data jemaah bimbingan melalui aplikasi Siskohat.


Apabila ditemukan data pembimbing atau jemaah yang tidak sah, proses seleksi tidak dilanjutkan ke tahap berikutnya.


3. Penetapan hasil seleksi secara berjenjang


Pembimbing dinyatakan lulus apabila seluruh dokumen persyaratan dan data jemaah bimbingan dinyatakan lengkap serta sah.


Hasil seleksi dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah.


Selanjutnya, Kantor Wilayah melakukan rekapitulasi hasil seleksi tingkat kabupaten/kota berdasarkan urutan jumlah jemaah bimbingan terbanyak. Hasil rekapitulasi tersebut kemudian disampaikan kepada Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah.


4. Penetapan pembimbing


Penetapan akhir hasil seleksi dilakukan oleh Direktur Jenderal melalui keputusan Direktur Jenderal tentang pendamping ibadah haji KBIHU.


Salinan keputusan tersebut disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten/Kota, serta KBIHU yang bersangkutan.


Pemantauan dan Evaluasi


Pedoman ini juga mengatur pemantauan dan evaluasi pelaksanaan seleksi pembimbing ibadah haji KBIHU.


Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah serta Kantor Wilayah sesuai kewenangan masing-masing.


Hasil pemantauan dan evaluasi dilaporkan kepada Menteri secara berjenjang dan menjadi bahan pertimbangan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan seleksi pembimbing ibadah haji pada periode berikutnya.


KBIHU Perlu Segera Mempersiapkan Persyaratan


Dengan diterbitkannya Keputusan Direktur Jenderal Nomor KEP-47/BN/2026, seluruh KBIHU yang akan mengajukan pembimbing ibadah haji tahun 1448 H/2027 M perlu mulai mempersiapkan persyaratan kelembagaan, calon pembimbing, data jemaah, serta dokumen pendukung lainnya.


Ketentuan jumlah minimal 151 jemaah menjadi salah satu hal penting yang perlu diperhatikan, termasuk kemungkinan penggabungan antar-KBIHU apabila jumlah jemaah belum memenuhi persyaratan.


Penerapan pedoman teknis ini diharapkan dapat mewujudkan proses seleksi pembimbing ibadah haji yang tertib, transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.


Sumber: Keputusan Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor KEP-47/BN/2026 tentang Pedoman Teknis Seleksi Pembimbing Ibadah Haji Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah Tahun 1448 H/2027 M, ditetapkan 4 November 2026.

0 Komentar