JAKARTA – Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Republik Indonesia mulai mematangkan sejumlah kebijakan teknis penyelenggaraan ibadah haji reguler tahun 1448 H/2027 M. Berbagai hal menjadi perhatian, mulai dari istithaah kesehatan jamaah, bimbingan manasik, kuota pembimbing KBIHU, pengelompokan jamaah, hingga pengelolaan dam haji.
Hal tersebut disampaikan dalam Zoom Meeting Series tentang Kebijakan Teknis Pembinaan Haji Reguler yang dilaksanakan pada Jumat, 30 Oktober 2026. Kegiatan tersebut menghadirkan Dr. H. M. Afief Mundzir, S.Ag., M.Si., selaku Direktur Bina Haji Reguler Kementerian Haji dan Umrah RI.
Dalam pertemuan tersebut, Kemenhaj menyampaikan apresiasi atas kontribusi Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) dalam penyelenggaraan haji tahun 2026. Peran KBIHU dalam pembinaan, pelayanan, dan pendampingan jamaah dinilai sangat penting sehingga sinergi antara pemerintah dan KBIHU perlu terus diperkuat.
Istithaah Kesehatan Menjadi Perhatian Utama
Salah satu kebijakan penting dalam penyelenggaraan haji 2027 adalah penegakan persyaratan istithaah kesehatan. Seluruh KBIHU diminta mendukung kebijakan pemeriksaan kesehatan secara lebih serius sejak tahap persiapan hingga menjelang keberangkatan.
Pengetatan pemeriksaan kesehatan ini bertujuan memastikan jamaah benar-benar memenuhi persyaratan kesehatan sehingga permasalahan kesehatan yang menjadi perhatian pemerintah Arab Saudi pada penyelenggaraan haji 2026 tidak terulang kembali.
KBIHU juga diharapkan melakukan pendataan jamaah secara lebih terperinci, khususnya jamaah lanjut usia (lansia), penyandang disabilitas, jamaah dengan risiko kesehatan tinggi (risti), serta jamaah dengan kondisi obesitas.
Pendataan tersebut diperlukan sebagai dasar penyusunan strategi pelayanan, pendampingan, dan pengaturan mobilitas jamaah selama berada di Tanah Suci.
Manasik Haji 2027: Kemenhaj Rencanakan 8 Kali Pertemuan
Dalam hal pembinaan jamaah, Kemenhaj merencanakan pelaksanaan bimbingan manasik haji sebanyak delapan kali pertemuan, dengan rincian satu kali di tingkat kabupaten/kota dan tujuh kali di tingkat kecamatan.
Sementara itu, setiap KBIHU diharapkan menyelenggarakan bimbingan manasik sekurang-kurangnya 15 kali pertemuan.
Materi bimbingan tidak hanya mencakup teori dan tata cara pelaksanaan ibadah haji, tetapi juga praktik ibadah, simulasi perjalanan, pemahaman kebijakan penyelenggaraan haji, pembinaan kesehatan, serta kesiapan mental jamaah.
Kemenhaj juga merencanakan penerbitan buku panduan manasik haji tahun 2027 sebagai acuan bersama bagi pembimbing dan penyelenggara manasik.
Selain itu, seluruh KBIHU diminta segera melakukan sosialisasi dan pendalaman terhadap regulasi terbaru, khususnya Peraturan Menteri Haji dan Umrah (PMHU) Nomor 5 Tahun 2026.
Kuota Pembimbing Haji KBIHU Meningkat Menjadi 871 Orang
Kabar penting lainnya adalah peningkatan kuota pembimbing ibadah haji KBIHU.
Berdasarkan materi yang disampaikan dalam pertemuan tersebut, kuota pembimbing meningkat dari 685 orang pada tahun 2026 menjadi 871 orang untuk tahun 2027.
Pembagian kuota direncanakan berdasarkan proporsi dan sebaran kebutuhan masing-masing provinsi. Adapun rincian alokasi setiap provinsi akan diumumkan lebih lanjut oleh Kemenhaj.
Dalam mekanisme pengajuan pembimbing, disampaikan ketentuan pemenuhan minimal 151 jamaah untuk satu orang pembimbing.
Pengajuan tersebut akan melalui proses seleksi oleh direktorat jenderal terkait di lingkungan Kemenhaj. Oleh karena itu, setiap KBIHU harus memastikan kelengkapan dokumen, validitas data jamaah, serta persyaratan calon pembimbing.
Terkait penggabungan jamaah untuk memenuhi ketentuan 151 orang, pembahasan memprioritaskan penggabungan KBIHU dalam satu wilayah kabupaten/kota. Sementara itu, kemungkinan penggabungan lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi masih menunggu kejelasan kebijakan lebih lanjut.
Kemenhaj juga mengingatkan agar tidak terjadi perubahan atau pergantian data pembimbing tanpa prosedur dan persetujuan yang semestinya, sebagaimana menjadi catatan evaluasi penyelenggaraan haji tahun 2026.
Kebijakan Murur dan Tanazul Akan Diperluas
Untuk mengantisipasi kepadatan jamaah pada puncak pelaksanaan ibadah haji, pemerintah juga membahas penerapan kebijakan murur dan tanazul.
Pelaksanaan murur pada tahun 2027 direncanakan menjangkau sekitar 50 persen jamaah. Kebijakan ini berkaitan dengan pengaturan pergerakan jamaah dalam rangkaian puncak ibadah haji, dengan tetap memperhatikan kondisi dan kebutuhan jamaah.
Sementara itu, kebijakan tanazul direncanakan mengalami perluasan dibandingkan tahun 2026. Dalam pembahasan disebutkan bahwa tanazul akan diberlakukan bagi jamaah yang berada di kawasan Syisah dan Raudhah, sesuai pengaturan teknis dan kapasitas layanan yang ditetapkan pemerintah.
Kebijakan tersebut diharapkan dapat membantu mengurangi kepadatan dan meningkatkan efektivitas pelayanan jamaah selama pelaksanaan ibadah haji.
Tarwiyah Direncanakan Difasilitasi dengan Minimal 147 Jamaah
Terkait pelaksanaan tarwiyah, pemerintah menyampaikan rencana fasilitasi apabila jumlah jamaah memenuhi ketentuan minimal satu trip, yaitu sebanyak 147 orang.
Pelaksanaan tarwiyah juga diarahkan menjadi bagian dari standar operasional prosedur (SOP) Kemenhaj dengan prinsip tidak membebankan biaya tambahan kepada jamaah.
Namun, persyaratan, mekanisme, dan ketentuan teknis pelaksanaannya masih menunggu penetapan resmi pemerintah.
Pembayaran Dam Haji Melalui Mekanisme Resmi
Dalam pembahasan pengelolaan dam, pembayaran bagi jamaah haji diarahkan melalui mekanisme resmi yang ditetapkan pemerintah.
Salah satu rencana yang disampaikan adalah pengondisian pembayaran melalui Bank Penerima Setoran (BPS) BPIH.
Besaran dam yang dibahas mengacu pada nilai 720 Riyal Arab Saudi (SAR). Jika dikonversikan ke rupiah, estimasi yang disampaikan berkisar Rp3.500.000, bergantung pada nilai tukar yang berlaku saat pembayaran.
Pembayaran direncanakan dapat dilakukan melalui pilihan lokasi di Tanah Air maupun di Tanah Suci, dengan tetap mengikuti ketentuan dan mekanisme penyaluran resmi pemerintah.
Pengelompokan Jamaah Masih Menunggu Keputusan Arab Saudi
Sementara itu, terkait kebijakan pengelompokan jamaah haji tahun 2027, hingga pertemuan berlangsung belum terdapat perkembangan atau keputusan terbaru dari otoritas Kerajaan Arab Saudi.
Dengan demikian, seluruh KBIHU diminta menunggu informasi resmi lebih lanjut mengenai kebijakan pengelompokan, penempatan, dan pengaturan jamaah selama berada di Tanah Suci.
KBIHU Diminta Memperkuat Persiapan Haji 2027
Melalui berbagai kebijakan yang dibahas tersebut, Kemenhaj mengharapkan seluruh KBIHU semakin meningkatkan kualitas pembinaan, pelayanan, dan perlindungan jamaah.
Kesiapan administrasi, validitas data, pemenuhan persyaratan kesehatan, serta pelaksanaan manasik menjadi bagian penting yang perlu dipersiapkan sejak dini.
Bagi KBIHU, informasi ini menjadi perhatian penting untuk segera ditindaklanjuti melalui koordinasi internal, sosialisasi kepada jamaah, dan peningkatan kualitas pembimbingan.
Seluruh kebijakan yang masih berupa rencana atau pembahasan tetap perlu menunggu petunjuk teknis dan keputusan resmi Kementerian Haji dan Umrah.
Dengan persiapan yang matang dan sinergi seluruh pihak, penyelenggaraan ibadah haji tahun 1448 H/2027 M diharapkan dapat berjalan lebih tertib, aman, nyaman, dan memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh jamaah haji Indonesia.
Sumber: Resume Zoom Meeting Series Kebijakan Teknis Pembinaan Haji Reguler Tahun 1448 H/2027 M, Dr. H. M. Afief Mundzir, S.Ag., M.Si., Direktur Bina Haji Reguler Kemenhaj RI, Jumat, 30 Oktober 2026.
Redaksi: KBIHU An-Nahdliyah PCNU Kota Blitar


0 Komentar