Kemenhaj Terbitkan Keputusan Menteri Nomor 78 Tahun 2026, Atur Pedoman Seleksi Petugas Penyelenggara Ibadah Haji

Jakarta — Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia menerbitkan Keputusan Menteri Haji dan Umrah Nomor 78 Tahun 2026 tentang Pedoman Seleksi dan/atau Penunjukan Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH), Pendukung Petugas Penyelenggara Ibadah Haji, dan Petugas Haji Daerah (PHD).

Keputusan yang ditetapkan di Jakarta pada 14 Agustus 2026 oleh Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf, ini menjadi pedoman bagi Kementerian Haji dan Umrah serta instansi terkait dalam melaksanakan proses seleksi dan penunjukan petugas penyelenggara ibadah haji.

Penerbitan keputusan tersebut bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan, pembinaan, dan perlindungan kepada jemaah haji Indonesia melalui penyediaan petugas yang profesional, kompeten, berintegritas, serta memiliki kemampuan sesuai bidang tugas masing-masing.


Enam Kategori Petugas Penyelenggara Ibadah Haji


Dalam keputusan tersebut, petugas penyelenggara ibadah haji dibagi menjadi beberapa kategori.


Pertama, PPIH Arab Saudi yang bertugas memberikan pelayanan kepada jemaah selama berada di Arab Saudi.


Kedua, PPIH Pusat yang menjalankan tugas penyelenggaraan ibadah haji di tingkat pusat.


Ketiga, PPIH Embarkasi yang bertugas memberikan pelayanan kepada jemaah di lingkungan embarkasi.


Keempat, PPIH Kloter yang meliputi ketua kloter, pembimbing ibadah haji, dan tenaga kesehatan haji.


Selain itu, terdapat Pendukung PPIH yang terdiri atas Pendukung PPIH Pusat, Pendukung PPIH Arab Saudi, dan Pendukung PPIH Embarkasi.


Kategori lainnya adalah Petugas Haji Daerah (PHD), yang terdiri atas petugas layanan umum dan petugas layanan kesehatan.


Seleksi Dilaksanakan Secara Transparan dan Kompetitif


Salah satu poin penting dalam keputusan ini adalah penegasan bahwa proses seleksi harus dilaksanakan secara tertib, transparan, objektif, akuntabel, dan berbasis kompetensi.


Seleksi mempertimbangkan sejumlah aspek, antara lain kompetensi, pengalaman, integritas, serta kebutuhan organisasi dan pelayanan jemaah.


Keputusan tersebut juga mengatur bahwa paling sedikit 50 persen petugas yang telah melaksanakan ibadah haji pada tahun sebelumnya menjadi pertimbangan dalam pemenuhan kebutuhan petugas PPIH Arab Saudi, PPIH Kloter, dan Pendukung PPIH Arab Saudi.


Ketentuan ini menjadi bagian dari upaya menjaga kesinambungan pengalaman dan kualitas pelayanan penyelenggaraan ibadah haji.


Persyaratan Calon Petugas Haji


Secara umum, calon petugas harus memenuhi sejumlah persyaratan, antara lain:


1. Warga Negara Indonesia.

2. Beragama Islam.

3. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan kesehatan.

4. Tidak sedang dalam keadaan hamil bagi calon yang dipersyaratkan.

5. Tidak sedang dalam keadaan tersangkut masalah hukum.

6. Memiliki identitas kependudukan yang sah.

7. Memiliki kemampuan dalam bidang tugas yang akan dilaksanakan.

8. Mampu mengoperasikan komputer dan/atau aplikasi gawai sesuai kebutuhan tugas.

9. Memiliki integritas, komitmen, serta kesediaan melaksanakan tugas pelayanan jemaah.


Selain persyaratan umum, terdapat persyaratan khusus berdasarkan jalur seleksi dan bidang pelayanan.


Persyaratan usia, pendidikan, pengalaman kerja, sertifikasi, serta kompetensi juga berbeda sesuai posisi yang dilamar. Misalnya, calon pembimbing ibadah, tenaga kesehatan, ketua kloter, dan petugas layanan umum memiliki ketentuan khusus masing-masing.


Empat Tahapan Seleksi Petugas Haji


Dalam mekanisme seleksi PPIH Arab Saudi dan PPIH Kloter, keputusan ini mengatur empat tahapan utama.


1. Seleksi Administrasi


Tahap pertama berupa pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan calon petugas. Dokumen yang diperiksa antara lain identitas diri, surat usulan atau rekomendasi, dokumen kepegawaian, surat keterangan kesehatan, serta dokumen pendukung lainnya sesuai bidang tugas.


2. Computer Assisted Test (CAT)


Calon yang dinyatakan lolos administrasi mengikuti ujian berbasis komputer. Materi tes meliputi Tes Kompetensi Dasar (TKD) dan Tes Kompetensi Bidang (TKB).


Penilaian dilakukan menggunakan sistem komputer dengan mekanisme yang telah ditentukan oleh panitia seleksi.


3. Pemeriksaan Kesehatan


Calon yang lolos tahapan sebelumnya wajib mengikuti pemeriksaan kesehatan atau medical check-up (MCU).


Pemeriksaan meliputi anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium, radiologi, dan pemeriksaan penunjang lainnya sesuai ketentuan.


Pemeriksaan ini bertujuan memastikan calon petugas memiliki kondisi kesehatan yang memadai untuk menjalankan tugas pelayanan jemaah haji.


4. Pendidikan dan Pelatihan


Tahap berikutnya adalah pendidikan dan pelatihan sebagai bagian dari proses seleksi dan penyiapan petugas.


Materi pelatihan mencakup pengetahuan, keterampilan, serta kesiapan petugas dalam menjalankan tugas pelayanan, pembinaan, dan perlindungan jemaah haji.


Pengawasan Seleksi untuk Menjaga Akuntabilitas


Untuk menjamin pelaksanaan seleksi berjalan sesuai ketentuan, keputusan ini mengatur pengawasan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Haji dan Umrah.


Selain itu, pelaksanaan seleksi juga dapat disupervisi oleh Direktorat Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah.


Dengan adanya mekanisme pengawasan tersebut, diharapkan seluruh tahapan seleksi berjalan secara profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.


Menjadi Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Haji


Terbitnya Keputusan Menteri Haji dan Umrah Nomor 78 Tahun 2026 menjadi salah satu langkah penting dalam memperkuat tata kelola penyelenggaraan ibadah haji Indonesia.


Melalui pedoman ini, proses seleksi dan penunjukan petugas diharapkan mampu menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi, pengalaman, integritas, dan dedikasi tinggi dalam memberikan pelayanan kepada jemaah.


Keberadaan petugas yang profesional menjadi bagian penting dalam mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji yang aman, tertib, nyaman, dan berorientasi pada kepentingan jemaah.


Sumber: Keputusan Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2026 tentang Pedoman Seleksi dan/atau Penunjukan Petugas Penyelenggara Ibadah Haji, Pendukung Petugas Penyelenggara Ibadah Haji, dan Petugas Haji Daerah.


Catatan: Keputusan ini merupakan pedoman seleksi dan penunjukan. Jadwal pendaftaran, lokasi seleksi, serta pengumuman rekrutmen harus mengacu pada pengumuman resmi Kementerian Haji dan Umrah.

0 Komentar